Teori Politik dan Sejarah Perkembangan Ilmu Politik

Teori politik berasal dari dua suku kata yaitu teori dan politik.

Teori : cara, model kerangka fikiran ataupun pendapat yang dikemukakan oleh seseorang sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.

Politik : proses pembentuka dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Teori politik memiliki dua makna : makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, makna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan.

Menurut Meriam Budiardjo, teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Atau dapat diartikan juga, teori politik adalah bahasan dan renungan tentang :

1. Tujuan dari kegiatan politik
2. Cara-cara untuk mecapai tujuan tersebut
3. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu
4. Kewajiban kewajiban yang diakibatkan oleh tujaun politik

Konsep yang dibahas dalam teori politik antara lain: masyarakat, kelas-kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dsb.

Menurut Thomas P Jenkins dalam bukunya “ The Study of Political Theory”, terdapat 2 macam teori politik dan bersifat tidak mutlak.Teori-teori yang mempunyai dasar moral yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik. Teori-teori politik yang berdasarkan moral, fungsinya terutama untuk menentukan pedoman dan patokan moral yang sesuai dengan akhlak. Teori-teori yang termasuk dalam kelompok ini, dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Filsafat Politk : Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Pokok pikirannya adalah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metafisika dan epistemology harus dipecahkan terlebih dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari ditanggulangi.
2. Teori Politik Sistematis : Teori politik sistematis ini tidk menjelaskan asal usul atau cara lahirnya norma-norma. Akan tetapi hanya mau mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu kedalam suatu program politik. Missal dalam abad 19-an, teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan politik negara yang sangat besar dan dominan dan mengenai adanya system hokum dan sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu.
3. Ideologi Politik : Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide, atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian-kejadian dan persoalan-persoalan politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya. Dasar dari ideology politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Contoh dari beberapa ideologi politik adalah demokrasi, nasionalisme, liberalism, sosialisme, dsb.

Teori-teori politik non-valuational, adalah teori-teori politik yang menggambarkan dan membahas fenomena-fenomena dab fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai-nilai dalam pembahasannya. Pembahasan para ahli yang mengembangkan teori-teori dalam gugus ini, dan biasanya bersifat diskriptif dan membandingkan. Teori ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Teori politik menurut para ahli :

1.Adolf Grabowsky : pengertian politik dimana bahwa politik merupakanpemerhati negara dalam suatu keadaan bergerak. Dan golongan pendefinisianini mempelajari mengenai lembaga-lembaga dalam politik dengan suatunegara sebagai tema pembahasannya.

2.Hoogerwerf : pengertian ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya serta akibat-akibatnya.

3.Goodin:menjelaskan suatu pengertian politik bahwa ilmu politik merupakan suatu penggunaan kekuasaan sosial yang dilakukan secara paksa.

Simpulan teori politik

Dalam pengertian teori politik dapat dibedakan dua macam landasan yang diamil daridua pandangan yang berbeda, yaitu pandanganidealis danpandangan realis. Pandangan idealis ini menjelaskan mengenai teori politik yang berdarkan moral dan norma, dengan mengacu pada nilai-nilai maka dapat membuat sistem politik yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan harapan. Sedangkan teori politik berdasarkan pandangan realis, teori politik ini dalam kenyatannya tidakberkaitan dengan nilai-nilai moral dan norma, hanya memberikan gambaran dan fakta atau fenomena politik

Perkembangkan Ilmu Politik

Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang(±350 S.M.).

Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari Barat.

Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.

Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American Political Science Association pada 1904.

Perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia II berkembang lebih pesat, misalnya di Amsterdam, Belanda didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun penelitian tentang negara di Belanda masih didominasi oleh Fakultas Hukum. Di Indonesia sendiri didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Universitas Riau. Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu.Sekarang, konsep-konsep ilmu politik yang baru sudah mulai diterima oleh masyarakat.

Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahnya pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.

Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary Political Science pada tahun 1948.

Selanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of Political Science. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial(termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

Ide Ide Politik Menurut Para Ahli

1. Socratess

Menurut Socrates,keadilan(justice) merupakan tujuan politik yang layak.Tujuan kehidupan politik sebagai aktualitas bakat-bakat manusia.Baginya keadilan ialah melaksanakan apa yang menjadi fungsi atau pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi atau pekerja orang lain(the practice of minding one’s own business).Socrates membedakan tipe manusia (jiwa manusia dan cara hidup) menjadi tiga,yakni akal budi(reasor),semangat(spirit),dan napsu(desire).Dari tiga tipe tersebut,Socrates membagi masyarakat menjadi tiga kelas.Pertama,pedagang yang bekerja mencari uang banyak-banyaknya (nafsu).Kedua,prajurit yang bekerja memelihara tata masyarakat (semangat).Ketiga,filfus yang berfungsi sebagai penguasa (akal budi).

2. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes mempunyai pandangan yang lain.Pada dasarnya manusia itu mementingkan diri sendiri dan bersifat rasional.Oleh karena itu,secara alamiah manusia cenderung berkonflik dengan sesamanya.Manusia disebut bersifat rasional karena akal budi dan kemampuan berbicara atau beragumentasi.Namun,dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah,individu(warga masyarakat)bebas hidup sesuai dengan kehendaknya karena tujuan kewenangan yang absolut adalah untuk mencegah seseorang bertindak yang merugikan orang lain.Dengan kata lain,Hobbes berpandangan kebebasan individu hanya dapat dipelihara dengan suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan mutlak.

3. John Locke

John Locke berpendapat,kebebasan individu hanya dapat dijamin dengan suatu pemerintah yang memiliki kewenangan yang terbatas.Sebelum terbentuknya masyarakat dan pemerintah,secara alamiah manusia berada dalam keadaan yang bebas sama sekali dan berkedudukan sama(perfectly free and equals).Dalam mengembangkan kebebasan individu,pemerintah harus melindungi dan menjamin persaingan ekonomi yang bebas dan sehat di antara individu yang cenderung mementingkan diri sendiri.

4. J.J.Rousseau

Menurut Rousseau,sejarah manusia telah melalui tahap.Pertama,tahap primitif atau awal kehidupan manusia ketika manusia hidup dalam suasana damai,harmonis,dan bebas dari segala bentuk dominasi.Kedua,pembentukan inti masyarakat atau keluarga-keluarga sehingga tersusunlah suatu masyarakt.Ketiga,penemuan metalurgi dan pertanian yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan antara orang yang kaya dan orang miskin.Keempat,sebagai akibat ketimpangan dalam pemilikan harta benda,timbul konflik antara orang kaya dan orang miskin.Konflik itu menimbulkan kekacauan social.Guna membentuk masyarakat yang lain,Rousseau menyarankan suatu’’badna politik’’ yang merupakan kesediaan sukarela individu warga masyarakat untuk menyatukan diri ke dalam suatu negara-bangsa.

5. Karl Marx

Menurut Karl Marx masyarakat bukan terdiri atas individu-individu seperti pandangan Hobbes dan Locke.Melainkan terdiri atas kelas-kelas.Yang terpenting bagi manusia adalah pekerjaannya,karena pekerjaan itulah yang sebagian terbesar membentuk wawasan terhadap dunia sekitar.Seorang anggota masyarakat tidak mengembangkan dirinya secara individual dalam situasi yang vakum,melainkan dari dan melalui kelas ia tergolong.

DAFTAR PUSTAKA

·         Http://prezi.com

·         Http://id.m.wikipedia.org

·         Ramlan Surbakti.2010.Memahami Ilmu Politik.Jakarta.PT.Gramedia